oleh

Pelabuhan Batam Centre Harus Beri Pelayanan Terbaik

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah, menyampaikan, otoritas pengelola pelabuhan Batam Centre harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ingin menyeberang. Ini dipandang penting, mengingat Batam merupakan wilayah penyeberang ke negeri jiran.



Dimyati menyampaikan ini saat mengunjungi Batam Centre untuk melihat dari dekat fasilitas, sarana prasarana, dan koneksi antar-stakeholder. “Apalagi, Indonesia negara maritim, kita ingin dorong agar pelayanan di sini bisa menjadi yang terbaik. Sehingga, orang mau ke Singapura, Malaysia, atau mau ke negara-negara bisa melalui pelabuhan atau dermaga di Batam Centre ini. Kita mau manfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana yang ada di sini,” seru Dimyati, Minggu (23/10/2022) di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).



Dimyati berharap, pelabuhan ini bisa terus berkembang, khususnya pada aspek pelayanan agar lebih cepat, prima, dan manusiawi. Dimyati menekankan, seluruh stakeholders dapat berkoordinasi memberikan pelayanan yang terbaik. “Kita dorong penggunaan angkutan laut lebih bagus lagi dan lebih mudah untuk bisa digunakan oleh masyarakat, karena ini merupakan salah satu publik transportasi yang cukup murah,” jelas politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.


Selanjutnya, Dimyati memaparkan sejumlah temuan dari hasil Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke Pelabuhan Ferry di Batam Centre ini. Pertama, antrian pengunjung. Kedua, belum ada signal atau jaringan di negara tujuan, sehingga menghambat proses antrian di imigrasi. Ketiga, tempat yang masih kecil. Keempat, karantina. “Apalagi di masa Covid-19, karantina bukan hanya untuk masyarakat yang Covid-19, tetapi yang ilegal juga. Hal-hal itu yang kita soroti dan minta stakeholders terkait untuk mencari solusi,” tandas Dimyati.



Legislator Dapil Banten I tersebut juga menyoroti protokoler di Pelabuhan Batam, agar memberikan pelayanan terbaik bagi publik dan pejabat. “Kalau di Angkasa Pura I dan II ada yang namanya Joumpa, kalau di sini belum ada. Namun, protokol langsung saja,” ucap Dimyati.

sumber : dpr.go.id

Komentar

Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Bijaklah dalam memilih kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA. Salam hangat. [Redaksi]

News Feed